Lensaparlemen.com, Jakarta- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang diwakili Sekretaris Umum Abdul Mu’ti mewakili menghadiri undangan Presiden Joko Widodo bersama ormas dan tokoh agama lainnya di Istana Presiden, Selasa (2/6).
Dikutip dari muhammadiyah.or.id, Mu’ti menjelaskan, pertemuan tersebut lebih banyak diisi dengan pembahasan mengenai penanganan Covid-19 oleh pemerintah.
Mu’ti menyebutkan bahwa belum adanya keputusan pemerintah tentang jadwal masuk sekolah, kebijakan pembatalan haji pada tahun ini, dan kebijakan pengelolaan pesantren di tengah pandemi.“Untuk poin ketiga, Presiden Jokowi secara khusus meminta masukan dari para tokoh agama,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mu’ti turut memberikan tiga masukan kepada pemerintah. Pertama, Muhammadiyah meminta pemerintah memperbaiki komunikasi politiknya.“Terutama terkait pernyataan menteri yang tidak senada dan seirama,” sebut Mu’ti.
Kedua, Muhammadiyah meminta pemerintah memperbaiki kerja sama dengan organisasi masyarakat (ormas), termasuk ormas keagamaan.
Ketiga, permintaan agar pemerintah menjaga ketenangan dengan meminimalisir kegaduhan politik di tengah penanganan Covid-19.
Pertemuan ini dihadiri oleh delapan tokoh keagamaan diantaranya Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen Purn Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Budi Tanuwibowo.
(DS)
